Program pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan terus dijalankan meski BP REDD+ telah bubar. Foto: Rhett Butler

Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim, menyatakan meskipun BP REDD+ sudah dibubarkan, namun model yang telah disusun yakni kemitraan pengelolaan landsekap ekoregion REDD+ di Sumsel tetap dijalankan.

Pengelolaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan zero deforestation, zero burning, melestarikan kawasan hutan rawa gambut dan kawasan tanggapan air, serta perlindungan satwa langka melalui kegiatan ‘beyond carbon’ dengan pemberdayaaan masyarakat untuk perintisan pertanian moderen terpadu dan berkelanjutan.

Menurut Najib, visi utama model ekoregion yang dikembangkan ini adalah “Hutan Rimbun, Emisi Turun, Ekonomi Tambun, Rakyat Santun.” Model ini melibatkan Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel), perusahaan di sekitar kawasan hutan, dan masyarakat.

Strateginya, menciptakan sumber penghasilan yang layak bagi masyarakat sekitar kawasan dengan menanamkan kesadaran pentingnya manfaat hutan, air, dan sumber daya alam. Juga, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pelestarian hutan dan sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan usaha yang nyaman dan aman.

“Jangan hanya ingin hutan yang hijau lestari, tetapi rakyat di sekitar kawasan tidak dipedulikan, tak diperhatikan. Kalau masyarakat kelaparan, akhirnya hutan juga terpaksa di rambah. Apa gunanya ekologi yang baik jika perut rakyat kosong. Makan itu ekologi,” ujar Najib kepada Mongabay Indonesia, seusai workshop “Implementasi Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion REDD+ dan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Gahkarhutlah)” di Palembang, Kamis (12/03/2015).

Kemitraan pengelolaan landskap ekoregion REDD+ yang telah disusun di Sumsel diharapkan dapat mewujudkan visinya menjadikan hutan rimbun, emisi turun, ekonomi tambun, dan rakyat santun. Foto: Rhett Butler

Lebih jauh, Najib menerangkan model ekoregion REDD+ Sumsel terbagi tiga zona. Pertama, zona hutan rawa gambut atau lahan basah yang banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), dan Kabupaten Banyuasin.

Misalnya, kegiatan mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut di OKI yang terus berjalan. Kegiatan tersebut berupa penguatan ekonomi masyarakat seperti pertanian dan perikanan, penanaman pohon nyamplung sebagai sumber energi alternatif, pendidikan kesadaran akan lingkungan melalui seni dan budaya, hingga penguatan masyarakat peduli api. Termasuk pula penguatan infrastruktur dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada perusahaan yang beraktivitas di lahan gambut. “Program ini berdasarkan usulan masyarakat, hasil kajian, serta hasil studi banding ke wilayah lainnya di luar Sumatera Selatan,” jelasnya.

Kedua, zona hutan dataran tinggi atau daerah tangkapan air yang banyak terdapat di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, dan Kota Pagaralam. Ketiga, zona hutan dataran rendah, yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas, serta daerah kabupaten baru hasil pemekaran yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). “Semua program ini terus dilakukan.”

Terhadap gagasan yang disampaikan Najib Asmani, perwakilan Asia Pulp and Paper (APP) Dolly Priatna, mengatakan pihaknya belum yakin dengan situasi saat ini apakah program tersebut bisa diimplementasikan. Karena, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah.

“Sesuai komitmen yang diluncurkan, kami akan melakukan restorasi yang melibatkan masyarakat agar ada rasa memiliki terhadap program tersebut. Di samping itu, kami akan mencari alternatif lain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Itu yang akan dikedepankan,” papar Dolly.

Acara yang cukup menarik ini, tidak banyak dihadiri sejumlah pegiat lingkungan hidup di Palembang. Sebagian beralasan karena memiliki agenda lain. Gubernur Alex Noerdin pun berhalangan hadir karena ada kegiatan mendadak di Jakarta. Termasuk Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki yang absen karena ada urusan berbeda.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Link asal: http://www.mongabay.co.id/2015/03/17/hutan-rimbun-emisi-turun-ekonomi-tambun-rakyat-santun-mampukah-diwujudkan-di-sumsel/