Bisnis.com, JAKARTA - Program desa bebas api (Fire Free Village Program/ FFVP) sebagai upaya preventif pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bisa menjadi program unggulan dalam membangun kelembagaan Crisis Center di Indonesia.

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas menuturkan FFVP telah teruji dan mampu mengurangi luasan areal kebakaran secara signifikan di sekitar kawasan konsesi RAPP.

Kegiatan yang dimotori Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu menunjuk beberapa korporasi seperti PT RAPP, PT Asian Agri dan PT Triputra sebagai pilot project.

"Program ini terus kami kembangkan dan kini telah memasuki tahun ketiga dengan mengusung 20 desa peserta," tuturnya melalui siaran pers, Minggu (29/5/2016).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution mengharapkan pembentukan crisis center dapat selesai dalam waktu dekat.

Targetnya, kelembagaan tersebut harus mampu menyentuh akar persoalan yakni masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Oleh karena itu, lanjut Darmin, Crisis Center itu harus fokus di 731 desa yang berada di 7 provinsi rawan kebakaran yang desanya berdekatan dengan konsesi perusahaan.

Tony mengatakan, FFVP mempunyai beberapa keunggulan seperti perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, membangun budaya sadar bencana, dan mampu membangun perekonomian desa-desa yang mempunyai komitmen tinggi menjaga wilayahnya dari kebakaran.

“Persoalan kebakaran harus fokus pada pencegahan karena akar persoalan karhutla adalah masalah sosial dan tenurial,” ujarnya.

Menurutnya, FFVP yang dikembangkan perseroan mempunyai lima pendekatan. Pertama, memberikan insentif bagi desa-desa yang tidak terbakar. Pihaknya menyiapkan dana bantuan sebesar Rp100 juta bagi desa yang mampu menjaga wilayahnya dari kebakaran

Kedua, RAPP siap memberikan solusi jika masyarakat ingin membuka lahan tanpa membakar.Ketiga, secara terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar.

Keempat, memasang alat pemantau kualitas udara. Informasi aktual alat ini bisa dilihat sehingga masyarakat bisa cepat bertindak jika kondisinya darurat. Terakhir kelima, sosialisasi dalam mempersiapkan desa-desa tersebut menjadi desa bebas api.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Nurwadjedi menambahkan, upaya terpenting dalam penanggulangan Karhutla adalah memetakan desa-desa di sekitar kawasan hutan karena akar masalahnya adalah persoalan sosial.

“Hasil pemantauan kami menunjukkan, sekitar 90% kebakaran dilakukan masyarakat. Karena itu,Crisis Center harus mempunyai program pencegahan kebakaran di tingkat desa yang mampu membantu penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat,” paparnya.