JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai pemberlakukan PP No 70/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kontraproduktif dan memberatkan. Menurut Ketua APHI bidang Hutan Tanaman Nana Suparna, dalam beleid itu disebutkan ada keharusan menyiapkan alokasi sebanyak 30 persen sebagai areal konservasi gambut.

Lebih teknis lagi jika gambut berada di kedalaman lebih dari 3 meter maka harus dijadikan kawasan lindung gambut. “Dampaknya semua HTI di lahan gambut akan berhenti, dengan potensi kerugian Rp 103 triliun per daur tanam,” paparnya, Rabu (17/9).

Nana menyebutkan, saat ini HTI yang terhenti operasionalnya karena berbagai kendala ekonomi seperti konflik lahan, regulasi tumpang tindih termasuk pungutan dan iuran, saja sudah puluhan unit.

Ia memprediksikan HTI yang aktif akan berkurang lagi, menjadi 27 persen dari 45 persen yang kini aktif, karena 60 persen dari HTI yang beroperasi adalah HTI gambut.

“Lalu ada kerugian dari devisa yang hilang bersumber dari pendapatan pulp dan kertas sebesar USD 5,4 miliar per tahun dari total produksi 16,8 juta ton. Akan terjadi PHK besar-besaran, sekitar 300 ribu tenaga kerja langsung di sektor ini,” jelasnya.

Jika kondisi itu tak diantisipasi, maka bisa dipastikan bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi, perkembangan wilayah, lingkungan, dan sosial juga menjadi negatif. (lum)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2014/09/asosiasi-pengusaha-hutan-keluhkan-pp-gambut.html#sthash.x4OaLiHK.dpuf