Asap pekat dari kebakaran lahan gambut di Plintung, Medan Kampai, Dumai, Riau, Selasa (18/3). Titik api di Plintung masih banyak dan kabut asap juga masih tebal. Pemadaman dilakukan melalui darat dan bom air dari helikopter.

KOMPAS.com - Sidang Paripurna DPR, Selasa (16/9/2014), menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Indonesia menjadi peratifikasi terakhir pada Persetujuan ASEAN yang berlaku sejak 2003 itu.

Sidang paripurna dihadiri 327 anggota dan dipimpin Priyo Budi Santoso. Pada sidang yang juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mewakili Presiden itu, seluruh fraksi dan anggota menyetujui pengundangan AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution). Saat interupsi, Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan perlunya kerja sama serupa di ASEAN menyikapi pencurian ikan (illegal fishing).

”Melalui ratifikasi ini, Indonesia akan dipandang serius menyelesaikan masalah kebakaran dan asap,” kata Milton Pakpahan, Ketua Komisi VII DPR (membawahkan energi dan lingkungan hidup) di Jakarta, kemarin.

Pembahasan RUU AATHP didasarkan seringnya kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan warga, mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan mengganggu transportasi di sekitar lokasi kebakaran. Asap juga mengganggu negara lain sehingga menimbulkan protes.

Sementara itu Balthasar Kambuaya mengatakan, ratifikasi AATHP banyak membawa manfaat bagi Indonesia. Sebagai anggota, Indonesia bisa berperan aktif pada pertemuan pembahasan asap lintas batas se-ASEAN.

”Saat belum meratifikasi, dalam setiap pertemuan kita hanya sebagai pengamat (observer), tidak punya suara,” kata Arief Yuwono, Deputi Menteri LH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.

Terkait siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 15 September 2014, yang menyebutkan bahwa asap kebakaran hutan dan lahan dari Riau dan Sumatera Selatan sampai di Singapura dan sebagian Malaysia, Kementerian Lingkungan Hidup membantah hal itu.

”Tidak ada protes atau surat protes yang dikirim kepada kami,” kata Balthasar.