JAKARTA. Pemerintah akan membentuk sebuah badan layanan untuk mengelola dana reboisasi dan hibah internasional untuk sektor kehutanan. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, rencananya, pembentukan BLU tersebut akan dilakukan pemerintah dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) baru.

Peraturan tersebut, rencananya akan berisi detail tugas Badan Layanan Umum tersebut. "Pp masih dibahas, nama BLU juga lagi dicari," katanya kepada Kontan pekan lalu.

Sebagai catatan, pemerintah mendapatkan hibah untuk menangani permasalahan kehutanan, termasuk pembakaran hutan dan restorasi gambut yang terbakar akibat pembakaran hutan. Hibah tersebut salah satunya sebesar US$ 1 miliar dari Norwegia.

Selain negara tersebut, Amerika dan Inggris juga berkomitmen untuk memberikan hibah senilai masing- masing US$ 2,9 juta dan US$ 3 juta. Selain hibah tersebut ada juga dana hibah dari Bank Dunia yang besarannya masih dibahas.

Dana tersebut beberapa di antaranya akan digunakan untuk membiayai program restorasi dan pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakaran hutan 2015 lalu.

Bambang S Brodjonegoro, Menteri Keuangan dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, penggunaan dana-dana tersebut perlu payung hukum permanen.

"Agar lebih terarah pelaksanaan program dan pencegahan kebakaran hutan," katanya.