LOKAKARYA STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN LAHAN BASAH DI INDONESIA
Pada hari Rabu, 25 Februari 2004 bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) - Jakarta diadakan Lokakarya Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah (SNPLB). Lokakarya yang diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Wetlands International - Indonesia Programme (WI-IP) ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan draft SNPLB sekaligus menjaring opini baru dan masukan dari para stakeholders lahan basah.
Lokakarya yang dibuka oleh Deputi VI - KLH (Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan) Drs. Sudaryono (mewakili Menteri Lingkungan Hidup) ini dihadiri oleh sekitar 50 orang yang merupakan perwakilan dari instansi-instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga internasional. Presentasi isi Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah disampaikan oleh Asdep I/Deputi VI (Urusan Ekosistem Darat) Bpk. Yanuardi Rasudin.
Pada Lokakarya ini hadir para pembicara yang memberikan tanggapan terhadap isi SNPLB, mereka yaitu:
- Dr. P. E. Hehanusa dari Puslit Limnologi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk bidang Ekologi dan Ekosistem;
- Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto, MS dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) untuk bidang sosial ekonomi; dan
- Drs. Dibjo Sartono dari WI-IP (menggantikan Deputi Bidang Kelembagaan - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) untuk bidang manajemen kelembagaan.
Presentasi yang disampaikan oleh para pembicara/penanggap serta diskusi yang dipandu oleh Drs. Effendi A. Sumardja, MSc. telah berhasil mengajak para peserta untuk ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukkan yang sangat berguna bagi penyempurnaan draft SNPLB. Lokakarya sehari ini antara lain menyepakati perlunya: meningkatkan sosialisasi dokumen SNPLB; merevitalisasi Komite Nasional Pengelolaan Lahan Basah (KNLB) beserta kelompok kerjanya sebagai lembaga independen yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan basah di Indonesia; membuat matriks yang menggambarkan hubungan hirarki antara kebijakan, strategi, dan program aksi dalam dokumen SNPLB; memasukkan materi mengenai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lahan basah dalam dokumen SNPLB; serta meningkatkan partisipasi Indonesia dalam kerjasama regional dan international.
|
APFP 2010-2014